Jakarta –
Sopir hingga operator JakLingko mengadakan demo dalam depan Balai Daerah Perkotaan DKI Jakarta. Mereka menuntut adanya transparansi di pembagian kuota armada untuk koperasi mitra operator acara JakLingko.
“Khususnya operator mikrolet, selalu hanya dipersulit oleh TransJakarta, dicari-cari kesalahannya lalu pembagian kuota yang dimaksud kecil, namun harus dibagi ramai-ramai. Padahal anggota kami yang digunakan mengoperasikan angkutan reguler juga sebetulnya mau bergabung ke di inisiatif JakLingko, namun tak kunjung mampu lantaran kuotanya sangat-sangat terbatas,” kata Fahrul Fatah selaku koordinator lapangan aksi di tuntutannya, Selasa (30/7/2024).
Fahrul menegaskan, pada aksi kali ini, terdapat delapan koperasi mitra operator inisiatif JakLingko yang tergabung di Diskusi Komunikasi Lintas Biru (FKLB) antara lain Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, serta PT Kencana Sakti Transport.
Dia pun memohon Penjabat (Pj) Pemuka DKI DKI Jakarta Heru Budi Santoso dapat hadir untuk memberikan solusi terhadap persoalan ini.
“Kami menuntut keadilan melawan itu semua dan juga memohon PJ Pengelola DKI Ibukota untuk dapat memberikan solusi yang digunakan adil bagi semua,” ungkap Fahrul.
Sementara sejauh ini, telah ada delapan perwakilan kontestan aksi dari per individu koperasi mitra operator yang tersebut diajak audiensi ke di bangunan Pemprov. Hingga ketika ini, proses audiensi pun masih berlangsung.
Fahrul Fatah mengemukakan bahwa aksi ini dijalankan sebagai bentuk mengkritik menghadapi dugaan diskriminasi yang digunakan dilaksanakan terhadap beberapa operator mitra acara Jaklingko. Menurutnya, pihak TransJ diduga menganakemaskan operator tertentu.
“Direksi TransJakarta menganak-emaskan satu operator tertentu, di dalam mana ketua dari operator yang disebutkan adalah sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI. Entah motifnya apa, namun berbagai kesalahan yang dimaksud setiap saat ditolerir, kuota penyerapan paling berbagai yang dimaksud diberikan terus-menerus lalu kemudahan lainnya,” ucap Fahrul menegaskan.
Sementara itu, Ketua Koperasi Komilet Jaya Berman Limbong menyatakan bahwa berdasarkan Instruksi Pengelola DKI Ibukota No. 66/2019, dan juga berdasarkan penjelasan dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Ibukota terkait dengan Jaklingko Mikrotrans, jumlah keseluruhan bus kecil yang dimaksud akan diintegrasikan dengan layanan TransJakarta di bentuk Jaklingko Mikrotrans adalah sebanyak 6.360 unit.
Namun, kata dia, seiring dengan berjalannya waktu, pada waktu ini populasi bus kecil yang dimaksud sudah ada diintegrasikan dengan TransJakarta baru berjumlah 2.795 unit atau setara dengan 43,94%.
“Dari nomor prosentase tersebut, dari 11 operator mitra kegiatan JakLingko, ada satu operator yang memiliki kuota dasar paling banyak kemudian serapan yang dimaksud sejumlah juga, telah lama mencapai hingga 51%. Lucunya, TransJakarta bukannya memberikan kesempatan pada operator lain untuk memperbesar daya serap, justru terus semata memberikan kuota pada operator yang disebutkan dengan banyak kemudahan-kemudahan persyaratan dan juga izin-izinnya,” tegas Limbong.
“Menurut kami, praktik seperti ini tidak ada segar lalu TransJakarta sebagai pengelola subsidi transportasi Pemprov Ibukota melalui Public Service Obligation (PSO) harus menghentikan hal yang dimaksud serta beraksi lebih tinggi adil dan juga wajib transparan pada penentuan pemberian quota dan juga pembentukan Harga Prediksi Sendiri (HPS) untuk mitra operator kemudian publik. Karena dana PSO itu berasal dari APBD Provinsi Ibukota Indonesia yang harus transparan penggunaannya juga simpel diakses oleh publik,” kata Limbong melanjutkan.
Wakil Ketua Koperasi Purimas Jaya, Rahmadoni, memaparkan ketidakadilan juga tidak ada transparannya Direksi TransJakarta sangat dirasakan oleh Mitra Operator.
“Dalam sebuah rapat dengan kepala Dinas Perhubungan (Dishub), beliau memaparkan bahwa pada tahun anggaran 2024, Dishub mengalokasikan anggaran untuk menerima 200 unit mikrotrans untuk dapat disebarkan merata untuk operator mitra JakLingko. Namun di rapat yang dimaksud lain dengan Direksi TransJakarta, menyatakan bahwa kuota serapan mikrotrans untuk tahun 2024 hanya sekali sebesar 100 unit. Setelah kami usut, ternyata sisanya sebagian besar diberikan untuk salah satu mitra operator tertentu yang tersebut ketuanya adalah Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta. Hal ini sangat mencederai rasa keadilan pada kami,” jelas Doni.
TransJakarta Tambah Armada Imbas Sopir JakLingko Mogok Narik
PT TransJakarta diketahui menambah armadanya untuk beberapa rute. Hal ini dijalankan imbas banyak rute JakLingko tidaklah beroperasi.
Direktur Operasional juga Keselamatan TransJakarta Daud Joseph menyatakan dari 94 rute, sebanyak-banyaknya 29 rute layanan Mikrotrans atau JakLingko tak beroperasi. TransJakarta pun mengajukan permohonan maaf.
“TransJakarta menyampaikan bahwa dari 94 rute Mikrotrans, 65 rute beroperasi dengan normal. Sekaligus permohonan maaf terhadap pelanggan menghadapi tak beroperasinya 29 rute layanan Mikrotrans melawan inisiatif operator Mikrotrans,” kata Joseph pada keterang yang digunakan diterima, Selasa (30/7).
Joseph memaparkan TransJakarta menambah armada untuk memfasilitasi para pelanggan, khususnya pada wilayah-wilayah yang tersebut mengalami penyesuaian layanan Mikrotrans.
“TransJakarta sudah ada melakukan antisipasi dengan menambah armada-armada agar layanan permanen normal. Integrasi layanan TransJakarta dengan memperhatikan kepentingan masyarakat,” ujar Joseph di keterangannya, Selasa (30/7).
Diinformasikan pelanggan masih mampu beraktivitas dengan layanan TransJakarta baik BRT, non BRT, maupun rute Mikrotrans yang tersebut beroperasi. Adapun operator yang tetap komitmen pada layanan adalah Koperasi Wahana Kalpika (KWK), Pusat Koperasi Angkatan Lingkungan (Puskopau), Koperasi Budi Luhur, serta Koperasi Purimas Jaya.
Menurutnya, beberapa jumlah layanan Mikrotrans atau JakLingko yang mana tidak ada beroperasi dikarenakan bereaksi menghadapi implementasi dan juga penegakan aturan TransJakarta dan juga tata kelola perusahaan yang digunakan baik (good corporate governance).
Joseph mengatakan beberapa operator yang melakukan pemalsuan dokumen ditindak tegas oleh TransJakarta dengan menghentikan operasinya, oleh sebab itu tidaklah sesuai dengan peraturan perundangan yang digunakan berlaku.
Selain itu, “Penetapan biaya per kilometer direalisasikan secara transparan dan juga telah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan,” ujar Joseph.
Ia mengungkapkan para operator mendapatkan keuntungan yang wajar dari penetapan biaya per kilometer. Ia menambahkan penegakan aturan di menjamin agar layanan terhadap warga tetap terjaga dengan baik.
“TransJakarta menghormati peraturan perundangan dan juga melakukan penegakan aturan tersebut,” sambungnya.
(lir/lir)
Artikel ini disadur dari Sopir-Operator JakLingko Demo di Balkot DKI, Protes Pembagian Kuota Armada