Jakarta –
Penjabat (Pj) Pengelola DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, merespons sorotan Fraksi Partai Gerindra DKI perihal 42 gedung sekolah yang digunakan belum direhabilitasi serta kekurangan total SMP kemudian SMA/SMK dalam wilayah padat penduduk. Heru mengatakan, sejak 2023, ia sudah ada merehabilitasi 36 sekolah.
Hal itu sebelumnya disampaikan oleh anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Munir Arsyad di rapat paripurna DPRD DKI bersatu pemerintahan Provinsi DKI Ibukota beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun 2023. Rapat dilakukan ke Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Mulai Pekan (29/7).
“Gini saya luruskan ya. Saya masuk menjabat Pj kan 2022. Langsung saya push semua sekolah, prasarana sarana prasarana milik pemda diperbaiki. Tahun 2023 ada 17 yang digunakan diperbaiki, 2024 ada 19, tahun 2025 nanti 15, itu skala prioritas,” kata Heru untuk wartawan dalam kawasan Cideng, Gambir, Ibukota Pusat, Selasa (30/7/2024).
Ia menjelaskan, pada 2019, tak ada sekolah yang direhabilitasi. Lalu pada 2021, terdapat tiga sekolah.
“Maka pada waktu ini sudah ada normal, anggaran yang ada saya push, salah satunya untuk merancang sekolah dri SD-SMA. Kalau 40 kemarin kan berarti kita udah ada 16, 19, Terus 2025 ada 17, ya kita telah mendekati,” ungkapnya.
“Mudah mudahan semua sekolah bisa saja diperbaiki, satu di antaranya pasar, kantor dinas yang dimaksud memang benar kurang seperti dinas perhubungan, sejak saya masuk sampai sekarang gedungnya belum diperbaiki. Jadi 2025 rencana mau diperbaiki,” pungkasnya.
Sebelumnya, anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI, Munir Arsyad, menyoroti masih banyaknya gedung sekolah yang belum direhabilitasi juga kekurangan total SMP dan juga SMA/SMK pada wilayah padat penduduk. Padahal keluhan yang dimaksud sudah ada disampaikan sejak tahun lalu.
Hal itu disampaikan Munir pada rapat paripurna DPRD DKI sama-sama pemerintahan Provinsi DKI Ibukota beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun 2023. Rapat diselenggarakan pada Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Awal Minggu (29/7).
“Seperti halnya yang digunakan telah dilakukan Fraksi Gerindra utarakan pada Pemandangan Umum Rapat Paripurna sebelumnya, yakni tahun 2023 yang tersebut lalu, tepatnya pada Penetapan Raperda APBD Tahun 2023 maupun pada waktu Penetapan Raperda APBD Perubahan Tahun 2023, bahwa masih banyaknya gedung sekolah yang diperlukan direhab,” kata Munir.
“Juga kesulitan kurangnya jumlah keseluruhan SMP hingga SMA/SMK yang digunakan dikelola oleh pemerintah lantaran masih belum dapat menampung anak-anak warga DKI Jakarta pada memperoleh kesempatan layanan pendidikan, juga bahkan mirisnya masih terdapat dalam beberapa kecamatan yang padat penduduk didapati kekurangan jumlah total SMP kemudian SMA/SMK tersebut,” sambungnya.
Dia menilai, selain perlunya memperbaiki binaan sekolah yang digunakan rusak, perlunya penambahan struktur atau ruang kelas baru bagi sekolah yang digunakan sudah ada, salah satunya dibangun sekolah-sekolah baru sesuai dengan kebutuhan, luasnya daerah, dan juga kepadatan penduduknya.
Munir mempertanyakan mengapa kegiatan rehabilitasi berat terhadap sekolah-sekolah yang tersebut telah tidaklah layak ke wilayah DKI Ibukota belum juga terlaksana hingga tahun ini. Dia menjelaskan, masih terdapat 26 kompleks yang digunakan masuk pada kategori rehab berat juga 16 bangunan rehab total pada Unit Pengelola Prasarana juga Sarana Pendidikan.
“Meskipun disampaikan pada Laporan Pertanggungjawaban dan juga Pelaksanaan APBD (P2APBD) pemerintahan Provinsi DKI DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, Buku V, Lampiran VII halaman 29, dinyatakan bahwa penyelesaian langkah-langkah lelang pada Belanja Modal Gedung juga bangunan yang membutuhkan waktu di antaranya, salah satunya adalah renovasi sekolah merupakan 26 gedung rehab berat serta 16 binaan rehab total ke Unit Pengelola Prasarana dan juga Sarana Pendidikan,” ungkapnya.
“Sehingga ini berubah jadi alasan bagi realisasi belanja modal hanya sekali terserap sebesar 81,63 persen. Bagi kami memandang bahwa ini menunjukkan belum adanya perencanaan yang dimaksud matang di pemanfaatan anggaran yang digunakan sudah pernah tersedia,” imbuhnya.
(bel/dnu)
Artikel ini disadur dari Tanggapi Fraksi Gerindra, Heru Budi Sebut 36 Sekolah Direhab Sejak 2023