Bekasi –
Sejumlah sopir angkot JakLingko melakukan demonstrasi pada depan Balai Daerah Perkotaan DKI Ibukota hari ini. Mantan Pengelola DKI Ibukota Indonesia Anies Baswedan mengutarakan dulu tak pernah ada keluhan dari para sopir JakLingko.
Anies awalnya mengaku tak tahu detail apa yang tersebut dikeluhkan para sopir JakLingko ketika ini. Dia mengemukakan dulu sistem untuk JakLingko dibangun dengan melibatkan pemilik bidang usaha kemudian tenaga kerjanya.
“Saya tidak ada mau menanggapi ini ya, perkaranya ya, akibat saya tiada tahu persis duduk perkaranya. Tapi, di mana kita menyusun sebuah sistem yang dimaksud melibatkan kegiatan usaha dan juga melibatkan tenaga kerja, maka harus sistem itu adil. Sehingga bidang usaha yang mana terlibat itu mendapatkan porsi yang digunakan baik,” ujar Anies dalam Graha Alawiyah, Jalan Jatiwaringin, Pusat Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (30/7/2024).
Anies juga bicara tentang penganggaran yang baik supaya semua pihak yang dimaksud terlibat mendapatkan hak yang digunakan adil. Dia menyatakan sistem lalu penganggaran yang tersebut baik akan menyebabkan inisiatif berjalan lancar.
“Yang kedua, ada penganggaran yang dimaksud baik pula supaya semua penduduk yang digunakan terlibat ke situ bisa saja mendapatkan haknya. Seperti misalnya gaji, itu adalah bagian dari perencanaan, bagian dari penyusunan sistem. Jadi prinsip itu yang digunakan harus dipegang lalu kalau itu ada, insyaallah dapat berjalan lancar,” kata dia.
Anies tak lama kemudian menyatakan tak ada keluhan dari sopir ataupun operator angkot yang dimaksud bergabung pada JakLingko ketika dirinya menjabat Pemuka DKI Ibukota 2017-2022. Anies pun tak mau mengomentari lebih tinggi lanjut perihal demo hari ini akibat tak mengetahui detail apa yang berubah menjadi tuntutan para sopir.
“Kami dulu melakukan seperti itu juga alhamdulillah bukan pernah ada keluhan-keluhan. Kalau yang dimaksud sekarang saya tiada tahu duduk perkaranya, jadi saya ndak dapat komentar lebih banyak jauh,” tambahnya.
Diketahui, sopir hingga operator JakLingko mengadakan demo ke depan Balai Daerah Perkotaan DKI Jakarta. Mereka menuntut adanya transparansi di pembagian kuota armada untuk koperasi mitra operator acara JakLingko.
“Khususnya operator Mikrolet, terus-menerus semata dipersulit oleh TransJakarta, dicari-cari kesalahannya serta pembagian kuota yang dimaksud kecil, namun harus dibagi ramai-ramai. Padahal anggota kami yang dimaksud mengoperasikan angkutan reguler juga sebetulnya mau bergabung ke di inisiatif JakLingko, namun tak kunjung sanggup dikarenakan kuotanya sangat-sangat terbatas,” kata Fahrul Fatah selaku koordinator lapangan aksi di tuntutannya, Selasa (30/7).
Fahrul menyatakan ada delapan koperasi mitra operator kegiatan JakLingko yang mana tergabung di Pertemuan Komunikasi Lintas Biru (FKLB) antara lain Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, kemudian PT Kencana Sakti Transport.
Dia memohonkan Penjabat (Pj) Pemuka DKI Ibukota Heru Budi Santoso hadir untuk memberikan solusi terhadap persoalan ini.
“Kami menuntut keadilan melawan itu semua juga memohon PJ Kepala daerah DKI Ibukota Indonesia untuk dapat memberikan solusi yang mana adil bagi semua,” ungkap Fahrul.
Fahrul Fatah menyatakan aksi ini dilaksanakan sebagai bentuk berunjuk rasa melawan dugaan diskriminasi yang dimaksud dikerjakan terhadap beberapa operator mitra acara JakLingko. Menurutnya, pihak TransJakarta menganakemaskan operator tertentu.
“Direksi TransJakarta menganakemaskan satu operator tertentu, di mana ketua dari operator yang disebutkan adalah sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI. Entah motifnya apa, namun sejumlah kesalahan yang tersebut setiap saat ditolerir, kuota penyerapan paling berbagai yang digunakan diberikan terus-menerus serta kemudahan lainnya,” ucap Fahrul.
Ketua Koperasi Komilet Jaya Berman Limbong mengutarakan bahwa berdasarkan Instruksi Kepala daerah DKI DKI Jakarta No. 66/2019, serta berdasarkan penjelasan dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Ibukota Indonesia terkait dengan JakLingko Mikrotrans, jumlah total bus kecil yang mana akan diintegrasikan dengan layanan TransJakarta pada bentuk JakLingko Mikrotrans adalah sebanyak 6.360 unit. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kata dia, populasi bus kecil yang telah diintegrasikan dengan TransJakarta baru berjumlah 2.795 unit atau setara dengan 43,94%.
“Dari bilangan persentase tersebut, dari 11 operator mitra kegiatan JakLingko, ada satu operator yang tersebut miliki kuota dasar paling berbagai lalu serapan yang dimaksud berbagai juga, sudah pernah mencapai hingga 51%. Lucunya, TransJakarta bukannya memberikan kesempatan pada operator lain untuk memperbesar daya serap, justru terus sekadar memberikan kuota pada operator yang disebutkan dengan berbagai kemudahan-kemudahan persyaratan dan juga izin-izinnya,” tegas Limbong.
“Menurut kami, praktik seperti ini tak baik kemudian TransJakarta sebagai pengelola subsidi transportasi Pemprov Ibukota Indonesia melalui Public Service Obligation (PSO) harus menghentikan hal yang dimaksud juga bertugas lebih banyak adil juga wajib transparan di penentuan pemberian kuota juga pembentukan Harga Proyeksi Sendiri (HPS) untuk mitra operator kemudian publik. Karena dana PSO itu berasal dari APBD Provinsi Ibukota yang tersebut harus transparan penggunaannya dan juga ringan diakses oleh publik,” Limbong melanjutkan.
(dwr/haf)
Artikel ini disadur dari Sopir JakLingko Demo, Anies: Dulu Alhamdulillah Tak Pernah Ada Keluhan